Musyawarah Sumber Pokok Menyusun Program Kerja

bogatama.desa.id 28/08/2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 114 Tahun 2014 menerangkan bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Pemerintah Kampung harus mengikut sertakan Masyarakat Kampung dengan menggelar Musyawarah Kampung yang didalamnya terdiri dari Unsur Badan Perwakilan Kampung ( BPK ) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, perwakilan perempuan dan aparatur Pemerintah Kampung. Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) adalah Program Kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Peserta Rapat Tampak Depan (doc. Huda)

Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan Program Kerja dari semua unsur Kampung tidak ada yang merasa ditinggalkan. Dalam Penyusunan RKP langkah – langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut;

  1. penyusunan perencanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah Desa;
  2. pembentukan tim penyusun RKP Kampung;
  3. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
  4. penyusunan rancangan RKP Kampung;
  5. penyusunan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
  6. penetapan RKP Kampung;
  7. perubahan RKP Kampung; dan
  8. pengajuan daftar usulan RKP Kampung
Peserta Musyawarah Tampak Belakang ( doc. Huda)

Hari ini Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 dimulai pukul 14.00 sd 15.30 WIB Pemerintah Kampung Bogatama Melaksanakan Musyawarah yang bertempat dibalai Kampung yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua BPK dan anggota, Ketua RK, Ketua RT, Perwakilan Pemuda, dan Perwakilan Perempuan. Dalam Rapat yang digelar hari ini agenda utama yang menjadi pembahasan adalah mendengarkan Program Kerja masing – masing lembaga. Hal ini dimaksudkan agar masing – masung lembaga yang ada di Kampung Bogatama dapat mengajukan Programnya sehingga anggaran dana kegiatan dapat terkafer dalam APBKAM tahun 2019 sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

Peserta Musyawarah sedang Fokus mendengarkan arahan Kepala Kampung (doc.Huda)

Sesuai Permendgri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa dalam menyusun Program Kerja harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah baik Pusat Maupun Daerah. Musyawarah yang digelar hari ini masing – masing Perwakilan belum bisa menyampaikan Program Kerja yang akan dilaksanakan, sehingga untuk menyusun Draf RKP diperlukan Musyawarah lagi dalam rangka menghimpun usulan Program yang di usulkan masing lembaga.

Peserta Musyawarah sedang Fokus mendengarkan arahan Ketua BPK (doc.Huda)

Pada akhir Musyawarah disepakati bahwa akan diadakan musyawarah lanjutan yang akan digelar awal bulan September 2018 dan diharapkan dari semua unsur lembaga Kampung dpat mengajukan Program kerja yang selaras dengan Program Kerja Pemerintah Pusat maupun Daerah.

(Kang Mamat)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan