Rapat Koordinasi PPK dan PPS Kecamatan Penawartama

Ketua PPK Penawartama sedang memimpin rapat. (Dokumen desa.id Fhoto By. Kang Mamat)

Bogatama.desa.id |30|09|2018| Sebagai upaya tindak lanjut dari hasil pencermatan daftar mata pilih pada pileg dan pilpres tahun 2019, dan menyikapi akan terbitnya aturan baru dalam hal pemilihan pada pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundang seluruh ketua Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kecamatan Penawartama. Kegiatan ini dilangsungkan dikediaman salah satu anggota PPK (Yanuar Adrianto) yang beralamat di Kampung Sidoharjo. Tempat itu dipilih karena posisi berada ditengah – tengah bagi PPS yang berasal dari arah timur maupun dari arah barat.

Peserta rapat sedang berdiskusi tentang materi musyawarah. (Dokumen desa.id Fhoto By. Kang Mamat)

Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka mendengarkan laporan PPK kepada PPS berkaitan dengan hasil data hasil pencermatan mata pilih Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019. Secara umum data yang di laporkan oleh PPK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Kecamatan Penawartama baik dan tidak ada masalah yang berarti. Meskipun ada 23 nama ganda dalam input pada sidalih namun data itu secara umum tidak berpengaruh terhadap Sistem Data Pemlih (Sidalih), hal ini membuktikan bahwa kerja keras PPS dalam mengevaluasi data pemilih ganda sudah baik.

Peserta Rapat yang terdiri dari PPS dan PPK sedang mendengarkan pemaparan dari Ketua PPK. (Dokumen desa.id Fhoto By. Kang Mamat)

Kegiatan Rapat Koordinasi ini menghadirkan seluruh Ketua PPS yang ada di Kecamatan Penawartama yang berjumlah 14 Kampung, ke 14 Ketua PPS semua hadir tanpa kecuali, ini membuktikan bahwa kerja sama antara PPK dengan PPS berjalan dengan baik. Selain menyampaikan laporan hasil pencermatan data DPT ketua PPK juga menyampaikan rencana peraturan yang akan dirilis oleh KPU Pusat, peraturan yang akan dirilis oleh KPU Pusat ini berkaitan dengan tata cara pemilih yang belum / tidak terdaftar dalam DPT, kata ketua PPK bahwa dalam pemilihan umum yang akan datang pemilih yang belum terdaftar dalam DPT hanya bisa memilih dengan menunjukkan KTP Elektronik asli. Adapun bagi pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) hasil rekam E-KTP tidak dapat dipergunakan.

Sebagian peserta rakor PPK dan PPS Penawartama. (Dokumen desa.id Fhoto By. Kang Mamat)

Mencermati apa yang disampaikan oleh ketua PPK berkenaan dengan peraturan KPU tersebut menjadi tanggung jawab kita berasama terutama bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar sesegera mungkin mencari solusi untuk menyediakan blanko E-KTP, mengingat selama ini banyak laporan dan keluhan masyarakat yang ingin mencetak E-KTP namun hanya diterbitkan Suket dengan dalih belum ada blanko, tinta habis dan lain – lain.

Ketua PPS sedang menandatangani Daftar Terima Operasional PPS periode Juni – Juli 2018. (Dokumen desa.id Fhoto By. Kang Mamat)

Selain hal tersebut diatas dalam rapat koordinasi hari ini PPK Penawartama juga membagikan uang Operasional PPS periode Juni – Juli 2018, meskipun jumlahnya tidak seberapa bila dibandingkan kerjanya namun para ketua PPS bersyukur bahwa operasional yang selama ini ditunggu – tunggu telah cair. Tidak sedikit ketua PPS yang berkomentar merasa lega akhirnya uang operasional yang selama ini masih memakai uang pribadi hari ini bisa terbayar. Harapan semua Ketua PPS agar uang operasional dapat dicairkan sesuai bulan berjalan agar kerja PPS bisa maksimal. (Kang Mamat)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan